Jakarta, anomali.id – Presiden Joko Widodo (21/02) memberikan tanggapannya terkait usulan hak angket di DPR yang diajukan oleh calon presiden Ganjar Pranowo terkait dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Presiden Jokowi menilai bahwa pernyataan Ganjar adalah bagian dari demokrasi, di mana terdapat mekanisme dan proses yang harus diikuti.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan, “Pernyataan Pak Ganjar mengenai hak angket dalam Pilpres adalah bagian dari demokrasi. Ada mekanismenya, ada prosesnya. Partai Golkar dan koalisinya pasti akan menolak, tapi itu adalah hak politisi DPR.”

Calon presiden Ganjar Pranowo juga turut mendorong partai-partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk menggulirkan hak angket atau interpelasi di DPR guna mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa partai koalisi pengusung Probo Gibran akan menolak hak angket tersebut. “Partai Golkar dan koalisinya pasti akan menolak,” ujarnya. Erlangga juga menyoroti bergabungnya Partai Demokrat dalam kabinet, yang membuat partai di luar pemerintahan semakin sedikit.

Sebelumnya, calon presiden Anis Baswedan menyatakan bahwa koalisi perubahan siap mendukung usulan hak angket di DPR terkait kecurangan Pilpres 2024. “Koalisi perubahan siap memberikan data-data terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024,” ujarnya.

Hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilpres 2024. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut bahwa ada mekanismenya untuk menggunakan hak angket dalam mengusut dugaan kecurangan tersebut. .. #ef