Anomali.id – Hasil putusan sidang sengketa Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi telah mengokohkan kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka sebagai pemimpin pemerintahan lima tahun ke depan. Namun, apakah kubu-kubu penantang mereka dalam pilpres segera akan menjadi oposisi dalam sejarah politik Indonesia?

Oposisi bukanlah posisi yang baru, dan kehadirannya penting untuk mengawasi pemerintahan. Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa oposisi tetap memiliki tempatnya meskipun mengalami pasang surut. Sejak era Orde Lama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga 1967, peran oposisi terlihat melalui hadirnya partai Masyumi yang dipimpin oleh M. Nasir.

Baca juga : Tabrakan Helikopter di Malaysia 10 Awak Tewas

Pada masa Orde Baru, saat partai politik diatur secara ketat oleh pemerintahan Soeharto, peran oposisi kembali terbuka di era reformasi, terutama saat pemilihan presiden secara langsung pada periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009). PDIP bersama sejumlah partai lain di luar pemerintahan memiliki 26,7% kursi di DPR.

Peran oposisi terus berkembang saat Yudhoyono kembali terpilih sebagai presiden pada pemilu 2009. Pasca Pemilu 2014, PDIP menjadi partai pemenang, sementara partai lain seperti Gerindra, PKS, dan Demokrat berada di luar pemerintahan presiden Jokowi. Di pemilu 2019, PDIP kembali memenangkan pemilu, dan pasangan Jokowi-Maruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Meskipun begitu, di awal pemerintahan Jokowi, sebagian partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno, seperti Gerindra dan Golkar, memutuskan untuk masuk ke pemerintahan. Hanya PKS yang tetap berada dalam oposisi. Namun, situasi politik saat ini memberi peluang bagi sejumlah partai, seperti PDIP, PKB, dan PKS, untuk menjadi partai oposisi.

Baca juga: UU Anti Deforestasi Uni Eropa Ancam Pasar Kopi Indonesia

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, belum ada partai pengusung Anis-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang secara terang-terangan menyatakan arah politiknya. Namun, demokrasi sesungguhnya membutuhkan kekuatan kontrol, dan publik menanti partai politik mana yang akan mengambil peran oposisi. Sebab, roda pemerintahan tetap membutuhkan penyeimbang untuk menjalankan mekanisme kontrol kekuasaan. Jangan ketinggalan anomali terbaru! Ikuti update berita terkini di anomali.id ! Dapatkan informasi terpercaya dan terbaru setiap hari.