Jakarta, Anomali.id – Calon Presiden diusung oleh PDI-Perjuangan (PDI-P) dan partai-partai koalisinya Ganjar Pranowo, dan Adian Napitupulu Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud memberikan pernyataan terkait usulan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Keduanya bertemu dengan kawan-kawan relawan untuk mendiskusikan situasi politik saat ini.

Menurut Ganjar, ia merasa bangga dan terkejut dengan keseriusan relawan yang telah mengikuti seluruh proses pemilu hingga saat ini. Mereka secara aktif melaporkan kondisi di lapangan kepada Ganjar. Namun, Ganjar juga mengingatkan agar proses tersebut dihormati dan dijaga agar tetap kondusif.

Sementara itu, Adian Napitupulu menegaskan bahwa PDIP telah menolak tegas SIREKAP yang meragukan proses pemilu. Ia menilai bahwa rekapitulasi suara telah menunjukkan kelemahan sistem, terutama dalam kasus TPS dengan jumlah pemilih di atas 300.

Ganjar menambahkan bahwa sistem pemilu telah menunjukkan kegagalan dalam beberapa aspek, dan bahwa pengakuan dari KPU terkait kesalahan yang terjadi merupakan hal yang paling fair. Namun, ia juga menyoroti bahwa upaya untuk menolak angket menunjukkan ketidakberdayaan sistem dalam menangani kecurangan.

Dalam konteks ini, hak angket dianggap sebagai cara terbaik untuk mengklarifikasi situasi yang kompleks. Adian Napitupulu menyatakan bahwa hak angket adalah hak konstitusional DPR yang harus digunakan dengan bijaksana. Menurutnya, angket dapat memberikan ruang untuk klarifikasi berbagai permasalahan yang terjadi selama proses pemilu.

Namun, masih terdapat perdebatan terkait penyaluran usulan hak angket, apakah melalui DPR atau melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak lainnya menilai bahwa penggunaan hak angket melalui DPR rawan perpecahan, dan lebih baik jika melalui jalur lain, seperti MK. Namun, Ganjar menegaskan bahwa hak angket adalah hak konstitusional DPR yang tidak boleh dicegah penggunaannya.

Ketidakpastian juga muncul terkait komunikasi formal antara kubu yang terlibat. Meskipun belum ada komunikasi resmi antara Ganjar dan kubu lain, komunikasi informal telah terjadi di berbagai tingkatan. Ganjar juga menyatakan bahwa relawan dari kedua kubu telah membuka komunikasi, menunjukkan kesadaran akan pentingnya penanganan permasalahan pemilu secara bersama-sama.

Dalam hal ini, penting untuk mencatat bahwa usulan hak angket belum mencapai titik kesepakatan resmi. Namun, kesadaran akan pentingnya klarifikasi atas dugaan kecurangan pemilu semakin meningkat di kalangan rakyat dan politisi. Diharapkan bahwa langkah-langkah yang diambil selanjutnya akan menghasilkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi..