Anomali.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Keputusan ini diambil setelah Hasyim terbukti bersalah melakukan tindak pidana terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda. Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan Hasyim terjadi pada saat ia berada di Den Haag untuk urusan kepemiluan.
Menurut DKPP, Hasyim melakukan tindakan tersebut secara paksa di kamar hotel tempat ia menginap. Saat itu, Hasyim menghubungi korban yang berinisial CAT dan memintanya datang ke kamar hotelnya. Di sana, Hasyim merayu dan memaksa korban hingga akhirnya terjadi tindakan asusila tersebut.
Sidang putusan ini diadakan tanpa kehadiran langsung Hasyim. Ia mengikuti sidang secara daring melalui Zoom. Dalam putusannya, DKPP menyatakan bahwa Hasyim terbukti melakukan pelanggaran serius yang mencederai integritas penyelenggara pemilu.
Berikut adalah poin-poin utama dari putusan DKPP:
- Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya.
- Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asari selaku Ketua merangkap anggota KPU, terhitung sejak putusan ini dibacakan.
- Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan.
- Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
Kasus ini mencuat dan menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat tinggi di lembaga penyelenggara pemilu. Tindakan Hasyim ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang mencoreng kredibilitas KPU sebagai lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
Pemberhentian Hasyim Asy’ari merupakan langkah tegas DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa tindakan asusila dan pelanggaran kode etik tidak akan ditoleransi, terutama bagi mereka yang memegang posisi penting dalam lembaga negara.
Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap penyelenggara pemilu agar integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga. Jangan ketinggalan anomali terbaru! Ikuti update berita terkini di anomali.id ! Dapatkan informasi terpercaya dan terbaru setiap hari.
