Anomali.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan terkait berbagai pertanyaan yang diajukan terkait APBN dan program pemerintah. Dalam keterangannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa belum ada jawaban yang pasti terkait makan siang gratis karena masih dalam tahap perencanaan APBN 2023 dan 2024.

Menurutnya, pemerintah baru yang akan menangani kebijakan tersebut dan pemerintah saat ini tengah berada dalam periode transisi. Sri Mulyani menegaskan bahwa fokus saat ini adalah pada perumusan APBN transisi yang sesuai dengan etika dan kebutuhan pemerintahan yang akan datang.

Dia juga menjelaskan bahwa dalam undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan oleh Presiden terpilih paling lambat 3 bulan setelah dilantik. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan APBN 2025 harus mempertimbangkan batasan waktu yang ada.

Sri Mulyani menekankan pentingnya agar pembahasan APBN 2025 tidak terlalu rumit dan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Dia juga menyatakan bahwa APBN harus memperhatikan belanja rutin dan tidak melibatkan belanja program yang membutuhkan dasar dari RKP dan RPJMN yang belum tersedia.

Dalam konteks transisi politik, Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan sinyal ruang fiskal kepada pemerintah selanjutnya, termasuk rencana belanja dan alokasi yang diusulkan sebagai bagian dari APBN 2025.

Baca juga : Polisi Berhasil Menggagalkan Peredaran Narkoba Besar di Kota Jambi

Meskipun masih ada sejumlah pertanyaan yang belum dapat dijawab secara konkret terkait program makan siang gratis dan detail APBN 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tengah bekerja untuk memastikan kesiapan transisi politik dan menyusun APBN sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jangan ketinggalan perkembangan terbaru! Ikuti update berita terkini di anomali.id! Dapatkan informasi terpercaya dan terbaru setiap hari.