Anomali.id – Produser film “Vina Sebelum 7 Hari” dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) pada Selasa, 28 Mei 2024. ALMI mengajukan laporan ini karena film tersebut dianggap menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan menyebarkan narasi negatif terhadap proses penanganan pidana oleh kepolisian. Laporan ini mengacu pada Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 huruf a tentang tindak pidana yang mengandung SARA dan membuat kegaduhan.

Ketua ALMI, Hasan Basri, menjelaskan alasan laporan tersebut. “Kami melihat ada potensi delik pidana dalam film ini. Setelah berkonsultasi dengan tim cyber, kami menyimpulkan bahwa produser dan pihak-pihak terkait dalam produksi film ini perlu memberikan klarifikasi mengenai konten yang mereka buat,” ujarnya.

Reaksi Publik dan Kritik Terhadap Kepolisian

Film “Vina Sebelum 7 Hari,” yang tayang perdana pada 8 Mei 2024, sukses memantik reaksi publik. Film ini mengangkat kisah pembunuhan Vina Dewi Arsita, seorang remaja di Kabupaten Cirebon pada tahun 2015. Cerita ini berhasil membuka kembali perbincangan publik tentang integritas dan kompetensi kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Saat peristiwa itu terjadi, polisi telah menangkap tujuh pelaku dan memproses mereka hingga pengadilan. Pada tahun 2016, dua pelaku divonis penjara seumur hidup, sementara Saka Tatal, yang masih di bawah umur, divonis 8 tahun penjara. Namun, masih ada tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Penangkapan DPO dan Perkembangan Kasus

Pada 22 Mei 2024, salah satu DPO, PG, ditangkap polisi dalam perjalanan pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Kopo, Bandung. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga meralat jumlah DPO yang sebelumnya tiga orang menjadi hanya satu orang, yakni PG. Polisi menyebut PG sebagai otak dari pembunuhan Vina Dewi Arsita dan seorang lagi, Eki.

Meski penangkapan ini dilakukan, sejumlah kejanggalan dalam pengungkapan kasus tetap menjadi sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan kejelasan dan ketepatan tindakan polisi selama proses penyelidikan dan penangkapan ini. PG bahkan berencana mengajukan praperadilan atas kasus yang menjeratnya, mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap prosedur hukum yang dijalankan.

Pandangan Akademisi dan Pakar Hukum

Sejumlah akademisi dan pakar hukum pidana turut buka suara terkait kasus ini. Mereka mengkritisi langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian, terutama terkait penangkapan PG. Menurut mereka, ada banyak aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

“Film ini memberikan perspektif baru bagi masyarakat mengenai cara polisi menangani kasus pidana. Ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian kita,” ujar Dr. Rachmat Hidayat, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Klarifikasi dari Produser Film

Pihak produser film “Vina Sebelum 7 Hari” belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang diajukan ALMI. Mereka diharapkan segera memberikan klarifikasi untuk menjelaskan motivasi dan pesan yang ingin disampaikan melalui film tersebut.

Klarifikasi ini penting agar tidak ada kesalahpahaman di tengah masyarakat dan agar proses hukum yang berjalan dapat dilihat dengan lebih jernih. Masyarakat pun diharapkan tetap tenang dan mengikuti perkembangan kasus ini dengan seksama, mengingat pentingnya kebenaran dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.

Baca juga: 37 Orang Tewas Akibat Serangan Israel ke Rafah – Gaza

Kontroversi yang menyelimuti film “Vina Sebelum 7 Hari” membuka banyak pertanyaan mengenai kebenaran dalam penanganan kasus pidana oleh kepolisian. Dengan adanya laporan dari ALMI, diharapkan semua pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang komprehensif, sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas dan utuh mengenai kasus ini. Jangan ketinggalan anomali terbaru! Ikuti update berita terkini di anomali.id ! Dapatkan informasi terpercaya dan terbaru setiap hari.