Anomali.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Abdul Halim, yang juga kader PKB, menjadi sorotan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur. Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, menekankan bahwa PKB berharap langkah ini murni penegakan hukum dan tidak ada tendensi lain di baliknya.
Pernyataan ini disampaikan Huda pada Rabu, 11 September 2024. Menurutnya, PKB mendukung segala bentuk upaya pemberantasan korupsi. Namun, ia juga mempertanyakan alasan di balik penggeledahan ini, mengingat Abdul Halim telah menjadi menteri sejak tahun 2019, sementara dugaan korupsi terjadi di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
“Yang perlu ditanyakan lebih lanjut ke KPK adalah terkait dengan penyelewengan dana hibah tersebut, mengingat Abdul Halim sudah menjabat sebagai Menteri Desa pada periode 2019-2022, sementara kasus ini terjadi di masa ia sudah tidak lagi menjabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur,” ujar Huda.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim pada Jumat, 6 September 2024. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur pada 2019 hingga 2022. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita uang tunai serta barang bukti elektronik.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan terkait pendistribusian dana hibah yang dialokasikan dari APBD Jawa Timur senilai Rp200 miliar pada Desember 2022. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan empat tersangka dan memeriksa 90 saksi terkait dugaan korupsi tersebut. Jangan ketinggalan anomali terbaru! Ikuti update berita terkini di anomali.id ! Dapatkan informasi terpercaya dan terbaru setiap hari.
