Anomali.id – Setelah serangan ransomware yang menggegerkan pusat data nasional (PDN), kini terungkap bahwa data Intelejen milik beberapa lembaga negara telah bocor dan dijual di situs gelap, Bridge Forum atau Dark Web. Hal ini diungkap oleh akun X @murtadanu1 dan Falcon viitsio yang menunjukkan bahwa data Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), Indonesian Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS), dan Kementerian Perhubungan telah dijual oleh hacker.
Dalam tangkapan layar yang dibagikan, terlihat bahwa tiga data tersebut dijual oleh akun bernama Munzakor. Database 200 pengguna BAIS TNI dijual seharga $1000, data rahasia terkompres selama 2020 hingga 2022 dijual seharga $7000, dan data INAFIS dijual seharga $1000. Data Kementerian Perhubungan yang dijual meliputi nomor induk pegawai.
Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar, menyatakan bahwa tim cyber TNI masih memeriksa dan mendalami dugaan peretasan data BAIS TNI. Hingga saat ini, informasi dari akun X Falcon Fit yang menyebut bahwa data BAIS TNI diretas masih dalam pengecekan mendalam.
Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera menangani gangguan pada PDN. DPR mendesak Kominfo menjelaskan alasan terjadinya gangguan ini, apakah disebabkan oleh malfungsi atau serangan siber. “Kita biarkan Kominfo fokus menyelesaikan masalah,” kata Meutya Hafid.
Pakar IT dan keamanan siber, Pratama Persada, memberikan pandangannya mengenai peretasan PDN dan dugaan penjualan data lembaga negara di situs gelap. Menurut Pratama, masalah utama adalah bahwa keamanan siber di Indonesia belum menjadi prioritas. Data yang bocor, baik data lama maupun baru, tetaplah data pribadi yang sensitif dan berpotensi digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan negatif.
Pratama menjelaskan bahwa serangan ini menggunakan varian malware LockBit 3.0 yang sangat sulit dipecahkan. Hingga kini, belum ada yang berhasil membuka file yang dienkripsi oleh LockBit. Ini menunjukkan bahwa pusat data nasional sangat rentan dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan.
Dampak terburuk jika PDN tidak segera pulih adalah terganggunya layanan publik. Beberapa instansi mungkin memiliki data backup lokal, seperti Imigrasi, tetapi banyak instansi lainnya mungkin tidak memiliki data backup. Jika demikian, pelayanan masyarakat akan sangat terganggu.
Pemerintah harus segera mengecek dan memastikan bahwa semua data backup di masing-masing instansi ada dan bisa digunakan. Selain itu, audit menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan bahwa PDN memang menggunakan standar yang benar-benar sesuai, yaitu Tier 4. Jika tidak, maka ini bisa menjadi bencana yang lebih besar.
Serangan ransomware ini menjadi pukulan keras bagi keamanan siber nasional. Pemerintah harus bertindak cepat dan sigap untuk memulihkan situasi dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan publik terhadap keamanan data sangat penting, dan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat harus segera diimplementasikan. Jangan ketinggalan anomali terbaru! Ikuti update berita terkini di anomali.id ! Dapatkan informasi terpercaya dan terbaru setiap hari.
