Anomali.id – Media sosial belakangan ini dipenuhi dengan perbincangan mengenai penurunan angka pernikahan di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2,01 juta pasangan yang menikah, namun angka tersebut turun menjadi 1,58 juta pasangan pada tahun 2023.
Tren penurunan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga beberapa negara lain seperti Jepang dan Korea. Rendahnya minat warga terhadap pernikahan akhirnya memicu permasalahan terkait penurunan angka kelahiran dan krisis populasi di negara-negara tersebut. Menurut The Japan Times, angka pernikahan di Jepang pada tahun 2023 mencapai 489.281 pasangan, turun sekitar 30.000 atau 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka perkawinan tersebut merupakan yang terendah di Jepang sejak tahun 1933.
Sejarawan lulusan Cambridge University, Katrina Gullier, pernah menulis bahwa modernisasi telah mengubah kondisi dan status perempuan di Jepang. Dulu, unsur patriarki masih terasa kuat dan wanita Jepang memiliki keterbatasan dalam melakukan hal-hal atas kehendaknya sendiri. Namun, kini wanita Jepang memiliki kebebasan untuk mengejar karir dan berbagai hal lainnya, termasuk keputusan untuk tidak menikah.
Junyat Sutsui, seorang sosiolog yang berfokus mengkaji sosiometri tentang pernikahan dan keluarga di Jepang, menyebutkan bahwa banyak perempuan Jepang yang lebih tertarik menikmati hidup sendiri selama masih muda. Mereka takut kehilangan pekerjaan dan tidak dapat berkembang secara maksimal setelah menikah.
Penelitian serupa juga dilakukan di Indonesia oleh sosiolog dari Universitas 11 Maret Surakarta, Derajat Rikartono. Menurutnya, banyak perempuan Indonesia lebih memprioritaskan karir atau pekerjaan daripada pernikahan. Setelah karir, perempuan menempatkan pendidikan dan rekreasi pribadi sebagai aspek yang lebih penting dibandingkan menikah. Mereka melihat pernikahan bukan sebagai sesuatu yang dapat menjamin kebahagiaan dan perlindungan bagi mereka.
Dengan adanya tren penurunan angka pernikahan ini, mungkin saatnya bagi masyarakat dan pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai kebijakan atau program yang dapat mendorong minat masyarakat terhadap pernikahan, sambil tetap menghargai pilihan hidup yang beragam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan individu.
