Jakarta, anomali.id – Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), diungkapkan bahwa pemerintah akan mengakomodasi program-program yang dicanangkan oleh presiden terpilih dalam pemilu 2024. Sidang tersebut membahas rencana kebijakan fiskal pemerintah dan rancangan ekonomi makro Indonesia tahun 2025, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.
Meskipun sebelumnya beredar kabar bahwa sidang kabinet Paripurna juga akan membahas program makan siang gratis yang diinisiasi oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden Jokowi tidak secara langsung menyebut hal tersebut. Namun, beliau memastikan bahwa rancangan kebijakan fiskal 2025 akan mengakomodasi program-program dari presiden terpilih.
“Saat ini, kita sedang menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Namun, RKP tahun 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil tersebut karena akan menjadi dasar dalam menjalankan APBN,” ungkap Presiden Jokowi.
Dalam sidang tersebut, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal membahas rancangan kerja pemerintah, dengan memprioritaskan program-program yang diusung oleh Prabowo dan Gibran untuk disesuaikan dengan RAPBN 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam suasana santai setelah rapat, berbincang dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto serta Mendagri Tito Karnavian. Perhatian publik tertuju pada keakraban Sri Mulyani dengan Prabowo Subianto, yang menjadi sorotan usai rapat.
Sri Mulyani menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah saat ini dengan pemerintah yang akan datang dalam penyusunan rencana kebijakan ekonomi makro. Fokus utamanya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan konvergensi pertumbuhan antar daerah.
Meskipun kondisi ekonomi Indonesia relatif baik pada tahun 2024, Sri Mulyani mengingatkan bahwa situasi global yang masih rentan dan penuh ketidakpastian tetap perlu diwaspadai. Presiden Jokowi juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam menyusun kebijakan ekonomi mengingat resesi yang melanda beberapa negara, termasuk Jepang dan Inggris.
Dengan demikian, pemerintah Indonesia siap menghadapi masa transisi pemerintahan dengan mengikuti perkembangan ekonomi global dan memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan optimisme dan kredibilitas dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada..
