Anomali.id – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, mengeluarkan pernyataan mengecam film dokumenter “Dirty Vote” yang dirilis baru-baru ini. Menurutnya, film tersebut dianggap sebagai upaya untuk merusak citra Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan menyebarkan fitnah.

Habiburokhman mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam film tersebut dan menilai narasinya sangat tidak berdasar serta tendensius. Ia menegaskan bahwa mayoritas rakyat Indonesia, termasuk Prabowo dan Gibran, memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi dan menghormati proses Pemilu.

Baca juga ; Kelangkaan dan Kenaikan Harga Beras di Tengah Riuh Jelang Pemilu 2024

Dalam pernyataannya, Habiburokhman menyarankan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isi film tersebut dan menghindari pelanggaran hukum. Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan menegakkan proses Pemilu yang berlangsung damai, transparan, dan jujur.

Tiga poin yang ditunjukkan dalam film “Dirty Vote” menjadi sorotan khusus Habiburokhman. Pertama, narasi yang menyebutkan penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi terkait dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 140 juta suara dinilai tidak ilmiah dan tidak masuk akal. Menurutnya, narasi ini spekulatif dan tidak berdasar pada fakta yang jelas.

Kedua, pernyataan seorang tokoh dalam film yang menyebut adanya kecurangan luar biasa dalam Pemilu juga disoroti oleh Habiburokhman. Ia menekankan bahwa klaim tersebut harus didasarkan pada fakta konkret dan bukti yang jelas, bukan sekadar asumsi tanpa dasar yang kuat.

Poin terakhir yang disoroti adalah pernyataan mengenai kepala desa yang disebut digunakan untuk memenangkan pasangan tertentu dalam Pemilu. Habiburokhman menegaskan bahwa klaim semacam ini harus didukung oleh bukti-bukti yang faktual dan telah ditindaklanjuti oleh proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Habiburokhman menyimpulkan bahwa film “Dirty Vote” tampaknya dirancang untuk mengganggu suasana Pemilu dengan cara yang tidak fair dan tidak demokratis. Dia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi tendensius dalam film tersebut dan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi serta menjalankan hak politiknya dengan baik.

Sebagai penutup, ia menegaskan pentingnya Pemilu 2024 berlangsung secara damai, bebas dari kebohongan, dan menghargai keputusan rakyat. Kabar baiknya, masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya proses demokratis ini, dan diharapkan tanggal 14 Februari mendatang akan menjadi bukti nyata dari kebijakan dan kedewasaan politik mereka.

Baca juga : Dirty Vote”: Mengungkap Dugaan Kejahatan Curang dalam Pemilihan Umum 2024