Anomali.id – Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, kembali menambah panjang deretan kontroversi internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Gufron diduga terlibat dalam komunikasi dengan pejabat Kementerian Pertanian untuk memindahkan salah satu pegawainya di kantor pusat ke Malang, Jawa Timur. Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Albertina Ho, menyatakan bahwa Gufron akan diadili dalam sidang etik pada Kamis, 2 Mei 2024. Dewas telah mengumpulkan bukti yang cukup terkait perkara ini untuk dilanjutkan ke persidangan.

Sebelumnya, Gufron mengklaim bahwa ada orang yang telah meminta mutasi selama dua tahun tetapi tidak dikabulkan karena ingin ikut dengan suaminya. Gufron menyampaikan keinginan orang tersebut kepada pejabat di Kementerian Pertanian. Menurut Gufron, orang tersebut memiliki hak untuk memohon mutasi untuk ikut dengan suaminya. Gufron juga menegaskan bahwa ia hanya memberikan bantuan dan tidak ada urusan titip-menitip dalam kasus ini. Gufron juga menganggap kasus ini sudah kedaluwarsa karena terjadi pada Maret 2022. Oleh karena itu, Gufron menggugat ke PTUN untuk melawan sesuai mekanisme hukum.

Baca juga: Potret Investasi Apple di Indonesia dan Vietnam

Selain itu, Gufron juga melaporkan Albertina Ho ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Ia mempersoalkan Albertina yang meminta hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK. Namun, Dewas KPK menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Albertina karena koordinasi dengan PPATK dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas resmi.

Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menjelaskan bahwa laporan yang diajukan Gufron ke Dewas KPK merupakan inisiatif pribadi. Meskipun demikian, secara kelembagaan, tidak ada keputusan kolektif dari KPK untuk melaporkan salah satu anggota Dewas. Ini merupakan keputusan pribadi dari Nurul Gufron. Jangan ketinggalan anomali terbaru! Ikuti update berita terkini di anomali.id ! Dapatkan informasi terpercaya dan terbaru setiap hari.