Anomali.id – Kejadian menarik di Mahkamah Konstitusi: empat menteri Presiden Jokowi kompak bersaksi dalam sidang sengketa pilpres Jum’at, 5 April 2024. Apa yang dibahas?. Dilansir dari liputan6, menurut undang-undang, semua saksi dan ahli yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi wajib hadir, termasuk para menteri Kabinet Indonesia maju. Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di Gedung MK untuk memberikan kesaksian.

Keempatnya tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana saat dilantik menjadi menteri masih berlaku. Namun, apa kata para menteri soal sorotan terhadap program Bansos yang banyak diperbincangkan?

Baca juga : Timnas Indonesia U-23 Bersiap Uji Coba Hadapi Arab Saudi Menjelang Piala Asia U-23 2024

Menko PMK Muhajir Effendi menjelaskan tentang kunjungan kerja terkait penyaluran bantuan sosial untuk memastikan distribusinya tepat sasaran. Dia menegaskan bahwa program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program perlindungan sosial, termasuk Bansos, telah direncanakan bersama anggota dewan. Program tersebut mencakup bantuan pangan, BLT mitigasi risiko pangan, dan bantuan langsung tunai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembagian beras 10 kg bukanlah bagian dari anggaran Bansos, melainkan anggaran stabilisasi pangan untuk mengatasi kerawanan pangan dan bencana. Sedangkan Menteri Sosial Tri Risma mengungkapkan bahwa anggaran Bansos turun dari tahun sebelumnya karena tidak mengusulkan bantuan El Nino kepada kementerian keuangan.

Tri Rismaharini menambahkan bahwa anggaran bantuan sosial di tahun ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak mengusulkan bantuan El Nino kepada kementerian keuangan.

Meskipun demikian, semua menteri membantah adanya korelasi antara Bansos dengan momen Pilpres 2024. Mereka menegaskan bahwa program-program tersebut sudah direncanakan jauh sebelumnya dan tidak terkait dengan agenda politik.

Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi masih berlanjut, dan putusannya akan diumumkan dalam dua pekan mendatang. Bagaimana MK akan berpihak? Kita tunggu saja, karena keadilan harus ditegakkan.

Baca juga : Kronologi Anggota TNI Tantang Mahasiswa UI untuk KKN di Papua #trendingtopik

Jangan ketinggalan perkembangan terbaru! Ikuti update berita terkini di anomali.id ! Dapatkan informasi terpercaya dan terbaru setiap hari.